Jakarta - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menilai, Indonesia terlalu permisif terhadap kelompok Abu Sayyaf. Akibatnya, kelompok tersebut selalu mengulangi tindakannya yaitu menyandera warga negara Indonesia (WNI) di perairan Filipina Selatan. Jika saja ada aksi yang lebih tegas, kelompok tersebut pasti berpikir untuk mengulangi tindakannya.
"Kita tidak melakukan kegiatan operasi militer ke sana. Mereka memanfaatkan celah-celah itu. Kalau ada operasi, saya yakin mereka tidak akan berani," kata Gatot di Jakarta, Senin (11/7).
Ia menjelaskan, langkah yang diambil Indonesia selama ini akan dievaluasi. Diplomasi tetap dilakukan tetapi dengan langkah yang tegas dan ketat. "Mungkin kita terlalu persuasif. Ini harus kita analisis dengan benar," ujarnya.
Dia juga menolak memberi tebusan sesuai permintaan kelompok Abu Sayyaf. Pemberian tebusan hanya mengundang kelompok tersebut untuk terus mengulangi perbuatannya.
"Kalau kita menjadi sapi perah, mungkin suatu saat Abu Sayyaf datang ke sini. Makanya jangan mau jadi bangsa sapi perah," tegasnya.
Dia mendorong pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia dan Filipina, Juni lalu. Saat itu, sudah disepakati militer Indonesia bisa masuk wilayah Filipina jika terjadi penyanderaan lagi. Namun kesepakatan itu belum bisa dijalankan karena belum diatur secara detail dan rinci terkait teknis pelaksanaannya.
"Kita harapkan bisa dilaksanakan agar tidak kembali terjadi penyanderaan. Militer kita sangat siap jika memang sudah diijinkan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan Selasa (12/7), tiga Menteri Pertahanan (Menhan) dari tiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia akan bertemu di Kualalumpur, Malaysia, Selasa (12/7). Ketiganya melanjutkan pembahasan terkait serangkaian penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf yang terjadi di Filipina Selatan.
"Besok, Menhan akan melakukan pertemuan dengan Menhan Filipina dan Malaysia di Kuala Lumpur. Kita harapkan ada hal konkrit yang dapat segera diimplementasikan. Tidak dimulai dari nol karena saat pertemuan di Yogyakarta, 5 Mei lalu, sudah ada kesepahaman bersama yang diikuti SOP Panglima ketiga negara," kata Retno.
Akhir Juni lalu, ketiga Menhan juga sudah bertemu. Mereka membahas bagaimana mengatasi aksi penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf.
Dalam upaya pembebasan, Retno tegaskan tetap memprioritaskan keselamatan WNI yang disandera. Namun Indonesia tidak akan pernah mendukung kebijakan pembayaran tebusan (ransom policy).
Suara Pembaruan
Robertus Wardi/FER
Suara Pembaruan
Emoticon